Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun ini sebesar Rp10,38 triliun.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pagu anggaran di Cipta Karya untuk tahun ini sebesar Rp25,03 triliun.
"Di sini termasuk untuk dukungan pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp10,38 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antar, Selasa (24/1/2023).
Anggaran sebesar Rp10,38 triliun itu ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya di IKN pada tahun ini.
Adapun rinciannya yakni untuk infrastruktur dasar air minum sebesar Rp622,5 miliar yang diperuntukkan bagi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sepaku Tahap I.
Kemudian untuk infrastruktur dasar sanitasi sebesar Rp816,4 miliar yang ditujukan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP, Pembangunan Unit Pengurukan Residu pengolahan Sampah IKN.
Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun bagi proyek Land Development (Urban Design IA, IB dan IC), Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Tahap II, Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, Manajemen Konstruksi (MK)Induk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Untuk Penataan Bangunan
Untuk Bina Penataan Bangunan dialokasikan sebesar Rp7,64 triliun yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bangunan Gedung Pusat Pemerintahan, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, Wisma Negara, Gedung Kementerian Koordinator, Gedung Kantor Kemensetneg, Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Masjid Negara, Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Rencana Detail dan Pengembangan Kawasan KIPP.
Sedangkan bagi perencanaan dan pengendalian dialokasikan sebesar Rp40,24 miliar, yang diperuntukkan bagi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan, Operasional Satgas IKN dan biaya pendukung pembebasan lahan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dermaga logistik dan material di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menunjang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dengan anggaran sekitar Rp99,6 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad di Penajam, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan dermaga logistik dan material di IKN baru selesai pertengahan tahun ini.
Serapan Anggaran Bina Marga 2022 Tak Maksimal, Lelang IKN Nusantara Jadi Kendala
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR membelanjakan sekitar Rp 54,49 triliun atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Ada sejumlah kendala yang menghambat penyerapan tersebut.
Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan dari sisi realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan. Meski, dari sisi serapan anggaran atau realisasi keuangan, dia tak memungkiri ada sejumlah kendala.
Dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.
"Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Informasi, serapan anggaran ini lebih rendah dari capaian di tahun 2021 dengan realisasi keuangan Rp 63,62 triliun atau 95,86 persen. Serta realisasi fisik sebesar 96,50 persen.
Hedy menerangkan mulanya, anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga pada 2022 adalah sebesar Rp 39,7 triliun. Namun, ada penambahan sekitar Rp 18,44 triliun untuk sejumlah acara.
Mulai dari helatan Presidensi G20, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN, penangana bencana Gunung Semeru dan dukungan IKN Nusantara. Akhirnya, total pagu amggaran yang diterima Ditjen Bina Marga adalah Rp 58,14 triliun.